Isu Mobil Listrik jadi Topik di Pembukaan GIIAS 2019
Tangerang Selatan – Isu mobil listrik dan segala persiapannya jadi topik pembicaraan di ajang otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Resmi dibuka hari ini, sang pembuka yakni Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla mengucap banyak perihal isu mobil listrik.
Dalam pembukaannya, Jusuf Kalla menyoroti soal kesiapan industri mobil listrik dari berbagai pihak. Pameran yang mengambil tema Future in Motion, Jusuf Kalla melihat dinamika industri otomotif Indonesia sejak era 1930-an.
Menurutnya, Indonesia sebelum Perang Dunia II memiliki fasilitas assembling (perakitan) untuk kendaraan General Motors di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pabrik ini pada akhinya yang kini digunakan oleh Astra untuk merakit kendaraan mereka.
“Industri mobil sangat dinamis, dari harga, dan cara pakainya. Sekarang isu yang berkembang itu mobil listrik. Dari pabrik itu terjadilah proses semi CKD, CKD, dan manufaktur,” ujarnya, Kamis (18/7).
Jusuf Kalla melihat bila Indonesia ini termasuk negara yang cukup maju apabila mengacu pada tingkat kemacetan lalu lintas. Menurutnya, macet ini menandakan semakin banyak orang yang mampu beli mobil.
Tidak hanya sebagai konsumen, Indonesia terus didorong menjadi negara produsen kendaraan bermotor menyusul Thailand.
Isu Mobil Listrik dan Trennya
Melihat tren otomotif saat ini, kendaraan harus ramah lingkungan. Indonesia lantas mengikuti tren tersebut dengan menghadirkan mobil listrik. Untuk menuju proses manufaktur mobil listrik, pemerintah telah mempersiapkan segala infrastruktur dan pendukung lainnya.
“Pemerintah mendukung industri itu dengan infrastruktur yg berkembang juga, baik jalan, sistem dan logistik. Pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya untuk mendukung industri mobil ini,” jelas pria asal Sulawesi Selatan ini.
Regulasi Mobil Listrik Meluncur Tahun Ini
Dalam mendukung industri mobil listrik tentunya dibutuhkan regulasi dari pemerintah. Jusuf Kalla menyebut bila regulasi itu akan terbit di tahun ini. Saat ini pemerintah sedang melakukan sinkronisasi dari antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian atau Kemenperin.
“Regulasi kendaraan listrik segera keluar tahun ini. Itu akan disingkronkan dg beberapa kementerian Industri, keuangan Perhubungan, dan kemampuan industri dalam negeri. Kendalanya urusan pajak yg berlaku,” beber Wapres.
Soal pajak ini, Jusuf Kalla mengaku bila tidak bisa menghapus untuk mobil listrik. Apabila pajak mobil listrik dihapus berdampak pada tidak adanya pemasukan negara. Pajak akan dihitung secara seimbang dengan kemampuan masyarakat dan pelaku industri.
Kendaraaan, baterai, pajak, dan lain-lain semuanya harus sinkron. Bisa menarik industri dan menarik konsumen. Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya gimana, kalau tinggi tidak kebeli,” tuturnya.
Baca juga: Dilema Mobil Hybrid di Tengah Kebuntuan Regulasi Mobil Listrik